PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN PADA ERA REFORMASI

A. Indonesia pada Masa Pemerintahan Presiden BJ.Habibie

Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

Kebijakan- kebijakan pada masa pemerintahan B.J. Habibie:

1.                  Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan

Dibentuk tanggal 22 Mei 1998, dengan jumlah menteri 16 orang yang merupakan perwakilan dari Golkar, PPP, dan PDI.

2.                  Mengadakan reformasi dalam bidang politik

Habibie berusaha menciptakan politik yang transparan, mengadakan pemilu yang bebas, rahasia, jujur, adil, membebaskan tahanan politik, dan mencabut larangan berdirinya Serikat Buruh Independen.

3.                  Kebebasan menyampaikan pendapat.

Kebebasan menyampaikan pendapat diberikan asal tetap berpedoman pada aturan yang ada yaitu UU No.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

4.                  Refomasi dalam bidang hukum

Target reformasinya yaitu subtansi hukum, aparatur penegak hukum yang bersih dan berwibawa, dan instansi peradilan yang independen. Pada masa orde baru, hukum hanya berlaku pada rakyat kecil saja dan penguasa kebal hukum sehingga sulit bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan bila berhubungan dengan penguasa.

5.                  Mengatasi masalah dwifungsi ABRI

Jendral TNI Wiranto mengatakan bahwa ABRI akan mengadakan reposisi secara bertahap sesuai dengan tuntutan masyarakat, secara bertahap akan mundur dari area politik dan akan memusatkan perhatian pada pertahanan negara. Anggota yang masih menduduki jabatan birokrasi diperintahkan untuk memilih kembali kesatuan ABRI atau pensiun dari militer untuk berkarier di sipil. Dari hal tersebut, keanggotaan ABRI dalam DPR/MPR makin berkurang dan akhirnya ditiadakan.

6.                  Mengadakan sidang istimewa

Sidang tanggal 10-13 November 1998 yang diadakan MPR berhasil menetapkan 12 ketetapan.

7.                  Mengadakan pemilu tahun 1999

Pelaksanaan pemilu dilakukan dengan asas LUBER (langsung, bebas, rahasia) dan JURDIL (jujur dan adil).

Masalah yang ada:

Ditolaknya pertanggung jawaban Presiden Habibie yang disampaikan pada sidang umum MPR tahun1999 sehingga beliau merasa bahwa kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden lagi sangat kecil dan kemudian dirinya tidak mencalonkan diri pada pemilu yang dilaksanakan.

B. Indonesia pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid

Masalah yang ada:

Gus Dur tidak mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan TNI-Polri.

Masalah dana non-budgeter Bulog dan Bruneigate yang dipermasalahkan oleh anggota DPR.

Dekrit Gus Dur tanggal 22 Juli 2001 yang berisikan pembaharuan DPR dan MPR serta pembubaran Golkar. Hal tersebut tidak mendapat dukungan dari TNI, Polri dan partai politik serta masyarakat sehingga dekrit tersebut malah mempercepat kejatuhannya. Dan sidang istimewa 23 Juli 2001 menuntutnya diturunkan dari jabatan.

Kebijakan-kebijakan pada masa Gus Dur:

1.         Meneruskan kehidupan yang demokratis seperti pemerintahan sebelumnya (memberikan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat minoritas, kebebasan beragama, memperbolehkan kembali penyelenggaraan budaya tiong hua).

2.         Merestrukturisasi lembaga pemerintahan seperti menghapus departemen yang dianggapnya tidak efesien (menghilangkan departemen penerangan dan sosial untuk mengurangi pengeluaran anggaran, membentuk Dewan Keamanan Ekonomi Nasional).

3.         Ingin memanfaatkan jabatannya sebagai Panglima Tertinggi dalam militer dengan mencopot Kapolri yang tidak sejalan dengan keinginan Gus Dur.

C.  Indonesia pada Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri

Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum.   

           

Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain:

a)         Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

b)         Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

c)         Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

Kebijakan-kebijakan lain pada masa Megawati:

·         Memilih dan Menetapkan

Ditempuh dengan meningkatkan kerukunan antar elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan. Upaya ini terganggu karena peristiwa Bom Bali yang mengakibatkan kepercayaan dunia internasional berkurang.

Membangun tatanan politik yang baru

Diwujudkan dengan dikeluarkannya UU tentang pemilu, susunan dan kedudukan MPR/DPR, dan pemilihan presiden dan wapres.

Menjaga keutuhan NKRI

Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso. Hal tersebut diberikan perhatian khusus karena peristiwa lepasnya Timor Timur dari RI.

Melanjutkan amandemen UUD 1945

Dilakukan agar lebih sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman.

Meluruskan otonomi daerah

Keluarnya UU tentang otonomi daerah menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu, pelurusan dilakukan dengan pembinaan terhadap daerah-daerah.

Masalah yang ada:

Tidak ada masalah yang berarti dalam masa pemerintahan Megawati kecuali peristiwa Bom Bali dan perebutan pulan Ligitan dan Sipadan.

D. Indonesia pada Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Pada masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah social. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salahsatunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.

Kebijakan-kebijakan lain yang dilakukan pada masa SBY:
• Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN.
• Konversi minyak tanah ke gas.
• Pembayaran utang secara bertahap kepada badan PBB.
• Buy back saham BUMN
• Pelayanan UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil.
• Memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
• Meningkatkan sektor pariswisata dengan mencanangkan “Visit Indonesia 2008″.
• Pemberian bibit unggul pada petani.
• Pemberantasan korupsi melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Masalah yang ada:

1.         Masalah pembangunan ekonomi yang ala kadarnya sangat memperihatinkan karena tidak tampak strategi yang bisa membuat perekonomian Indonesia kembali bergairah. Angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi.

2.         Penanganan bencana alam yang datang bertubi-tubi berjalan lambat dan sangat tidak profesional. Bisa dipahami bahwa bencana datang tidak diundang dan terjadi begitu cepat sehingga korban kematian dan materi tidak terhindarkan. Satu-satunya unit pemerintah yang tampak efisien adalah Badan Sar Nasional yang saat inipun terlihat kedodoran karena sumber daya yang terbatas. Sementara itu, pembentukan komisi dll hanya menjadi pemborosan yang luar biasa.

3.         Masalah kepemimpinan SBY dan JK yang sangat memperihatinkan. SBY yang ‘sok’ kalem dan berwibawa dikhawatirkan berhati pengecut dan selalu cari aman, sedangkan JK yang sok profesional dikhawatirkan penuh tipu muslihat dan agenda kepentingan kelompok. Rakyat Indonesia sudah melihat dan memahami hal tersebut. Selain itu, ketidakkompakan anggota kabinet menjadi nilai negatif yang besar.

4.         Masalah politik dan keamanan cukup stabil dan tampak konsolidasi demokrasi dan keberhasilan pilkada Aceh menjadi catatan prestasi. Namun, potensi demokrasi ini belum menghasilkan sistem yang pro-rakyat dan mampu memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia. Tetapi malah mengubah arah demokrasi bukan untuk rakyat melainkan untuk kekuatan kelompok.

5.         Masalah korupsi. Mulai dari dasar hukumnya sampai proses peradilan, terjadi perdebatan yang semakin mempersulit pembersihan Republik Indonesia dari koruptor-koruptor perampok kekayaan bangsa Indonesia. Misalnya pernyataan JK yang menganggap upaya pemberantasan korupsi mulai terasa menghambat pembangunan.

6.         Masalah politik luar negeri. Indonesia terjebak dalam politk luar negeri ‘Pahlawan Kesiangan’. Dalam kasus Nuklir Korea Utara dan dalam kasus-kasus di Timur Tengah, utusan khusus tidak melakukan apa-apa. Indonesia juga sangat sulit bergerak diantara kepentingan Arab Saudi dan Iran. Selain itu, ikut serta dalam masalah Irak jelas merupakan dikte Amerika Serikat yang diamini oleh korps Deplu. Juga desakan peranan Indonesia dalam urusan dalam negeri Myanmar akan semakin menyulitkan Indonesia di masa mendatang. Singkatnya, Indonesia bukan lagi negara yang bebas dan aktif karena lebih condong ke Amerika Serikat.

7.         Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.

PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT GLOBALISASI

Daftar Isi

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
4.      Mengevaluasi dampak globalisasi.	4.1  Mendeskripsikan proses, aspek, dan dampak globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4.2  Mengevaluasi pengaruh globalisasi terhadap kehidupan bangsa dan Negara Indonesia. 4.3  Menentukan sikap terhadap pengaruh dan implikasi globalisasi terhadap bangsa dan Negara Indonesia.

1.     Pengertian Globalisasi

            Globalisasi adalah proses yang mendunia.

            Menurut Selo Soemardjan, globalisasi adalah terbentuknya system organisasi dan komunikasi antarmasyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti system dan kaidah-kaidah yang sama.

            Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia.

            Menurut Cendekiawan Barat, globalisasi adalah satu proses kehidupan yang serba luas, tidak terbatas, dan merangkum segala aspek kehidupan.

            Menurut The American Heritage Dictionary, suatu tindakan atau proses menjadikan sesuatu yang mendunia (universal) baik dalam lingkupnya atau aplikasinya.

Secara Literal, globalisasi adalah sebuah perubahan sosial berupa bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dan elemen-elemennya yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan tekhnologi di bidang transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi internasional.

Menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah intensifikasi relasi sosial  sedunia yang menghubungkan lokalitas yang saling berjauhan sedemikian rupa sehingga sejumlah peristiwa sosial dibentuk oleh pristiwa yang terjadi pada jarak bermil-mil.

Menurut Ulrich Beck, globalisasi Deteritorial, artinya batas-batas geografi  ditiadakan atau dianggap tidak lagi berperan dan tidak lagi menentukan dalam perdagangan antarnegara. Globalisasi Transnasionalisme, artinya meniadakan batas-batas geografis antar blok perdagangan, sekarang ini perdagangan dijalankan oleh kekuatan organisasi transnasional yang berskala global seperti WTO, IMF, World Bank. Globalisasi Multilokal dan Translokal, artinya globalisasi mencakup proses menuju hal-hal yang bersifat lokal, dengan globalisasi tidak membunuh yang lokal tetapi merangsang dan memperkuat daya hidup lokalitas.

2.     Proses Globalisasi

Dimulai ketika Vasco da Gama dan Christopher Columbus dari Eropa 500 tahun lalu untuk berdagang, namun hal ini menjadi awal munculnya kehendak menguasai wilayah bangsa lain untuk menghisap kekayaan bangsa lain (kolonialisme), maka saat itulah sudah mulai tertanam benih-benih yang namanya Globalisasi.  Oleh karena itu globalisasi merupakan kelanjutan dari kolonialisme.  Era Kolonialisme juga merupakan  era perkembangan paham kapitalisme di Eropa.  Paham kapitalisme dikembangkan oleh Adam Smith, Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang mengatur proses produksi dan pendistribusian barang dan jasa.  Ciri-ciri kapitalisme adalah : 1) Sebagian besar sarana produksi dan distribusi dimiliki individu. 2) barang dan jasa diperdagangkan dipasar bebas (free market) yang bersifat kompetitif, 3) modal baik berupa uang atau dalam bentuk kekayaan lainnya diinvestasikan keberbagai usaha untuk mendapatkan keuntungan atau laba.

Proses berikutnya dilanjutkan dengan Era Pembangunan, yang ditandai dengan penekanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berpusat pada negara sendiri.  Ketika era pembangunan mengalami krisis maka dunia masuk pada era baru yaitu globalisasi.  Pada era globalisasi ini negara-negara didorong untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi global.  Faktor utamanya bukan lagi negara sebagai mana di era pembangunan, melainkan perusahaan-perusahaan transnasional dan bank-bank transnasional.

3.     Aspek Globalisasi

a)      Globalisasi Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang didukung tekhnologi canggih semakin efisien dan efektif.  Contoh : Telepon, Radio, Televisi, Internet dapat mengatasi jarak jauh menjadi dekat,dapat digunakan berkomunikasi antar warga suatu negara dengan warga negara lain yang saling berjauhan. Barang yang ditawarkan lewat televisi dankoran lebih mudah dikenal konsumen.  Industri wisata suatu negara ditawarkan lewat media massa sehingga meningkatkan arus wisatawan, pernyataan seseorang dengan cepat dapat disiarkan lewat radio, Tv , koran dan internet.

b)     Globalisasi Ekonomi

Globalisasi ekonomi merupakan pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa kedalam sistem ekonomi global baik yang menyangkut pasokan, permintaan transportasi, tenaga kerja, bahan mentah, distribusi serta pemasaran.  Globalisasi ekonomi menghendaki persaingan bebas melalui mekanisme pasar sehingga mekanisme pasar itulah yang menentukan apakah produk dari sebuah negara dapat bersaing atau tidak.  Pola ekonomi global inilah yang memunculkan  neoliberalisme.  Pasar dikuasai negara maju dan negara miskin semakin terpinggirkan sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi.  Oleh karena itu globalisasi ekonomi  jauh dari keadilan sosial, serta jauh dari kesejahteraan rakyat baik secara nasional maupun internasional.

c)      Globalisasi Hukum

Globalisasi adalah  mengaburkan batas-batas kenegaraan dibidang hukum sehingga tidakada lagi negara yang dapat mengklaim bahwa ia menganut sistem hokum nasional secara absolut.  Kini telah terjadi saling mempengaruhi antar sistem hukum, termasuk Indonesia. Contoh  Adanya aspirasi masyarakat yang menghendaki adanya perubahan dan keadilan.

d)     Globalisasi Politik

Globalisasi politik menyangkut isu demokratisasi dan hak asasi manusia.  Kesadaran warganegara diberbagai belahan dunia untuk berartisipasi di bidang politik semakin meningkat, demikian halnya dengan HAM yaitu kemampuan dan kesadaran untuk menghargai HAM dan menegakkannya semakin tumbuh dimana-mana.

e)      Globalisasi Ilmu Pengetahuan

Masa depan adalah peradaban yang didominasi ilmu pengetahuan.  IPTEK menjadi sumber kekuatan untuk mewujudkan kemakmuran.  Globalisasi IPTEK memunculkan kesadaran pentingnya pemamfaatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi untuk mengolah potensi alam untuk kemaslahatan hidup orang banyak.  Seperti rekayasa genetika, kloning, perkembangan komputer, dll.

f)       Globalisasi Budaya

Globalisasi budaya melalui Tv, film, musik menyebabkan pertemuan budaya-budaya dari berbagai Negara yang dapat menyebabkan  fusi atau peleburan menjadi budaya baru yang produktif. Globalisasi dapat membantu menegakkan kembali asal ususl etnis,membangkitkan tradisi dan landasan-landasan religius.  Tetapi globalisasi budaya juga dapat menimbulkan berbagai gaya hidup permisif yaitu  gaya hidup yang tidak perduli pada nilai moral dan etika.

g)      Globalisasi Agama

Globalisasi dapat menyentuh agama-agama, terutama yang berkaitan dengan norma, nilai, dan makna agama. Di satu sisi dengan kemajuan informasi dan telekomunikasi dapat berakibat positif bagi agama-agama, misalnya, penyiaran nilai-nilai agama dan sebaliknya menyiarkan jauh dari nilai keagamaan serta dapat menimbulkan singkretisme atau mencari alternatif kepercayaan lainnya yang mereka yakini.

4.     Dampak Globalisasi

Dampak Positif :

1)      Perubahan Tata Nilai dan Sikap
Adanya modernisasi dan globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semua irasional menjadi rasional.

2)      Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju.

3)      Tingkat Kehidupan yang lebih Baik
Dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi penggangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dampak Negatif :

1)      Pola Hidup Konsumtif
Perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu masyarakat mudah tertarik untuk mengonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada.

2)      Sikap Individualistik
Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitasnya. Kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial.

3)      Gaya Hidup Kebarat-baratan
Tidak semua budaya Barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas remaja, dan lain-lain.

4)      Kesenjangan Sosial
Apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus modernisasi dan globalisasi maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu lain yang stagnan. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial.

5.     Pengaruh Globalisasi

Pengaruh Positif Globalisasi :

a)      Pengaruh Dari Aspek Politik.

Pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara, jika pemerintahan djalankan secara jujur, bersih dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat

b)     Pengaruh Dari Aspek Ekonomi.

Terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa. Juga masyarakat mengenal kemajuanteknologi, serta pusat perbelanjaan yang modern mempermudah masyarakat untuk memperoleh barang yang dibutuhkannya.

c)      Pengaruh Dari Aspek Sosial Budaya

Kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dan Iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa.

d)     Pengaruh Dari Aspek Teknologi dan Komunikasi

Adanya kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi menjadikan hidup manusia menjadi lebih mudah. Orang yang ketika dahulu hendak pergi ke suatu tampat yang jauh membutuhkan waktu lama, sekarang dengan waktu yang singkat kita bisa pergi keluar negeri.

Pengaruh Negatif Globalisasi :

a)      Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tesebut terjadi akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang.

b)     Dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri (seperti Mc Donald, Coca Cola, Pizza Hut,dll).

c)      membanjiri di Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia.

d)     Mayarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat.

e)      Mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan miskin, karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Hal tersebut dapat menimbulkan pertentangan antara yang kaya dan miskin yang dapat mengganggu kehidupan nasional bangsa.

f)       Munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antarperilaku sesama warga. Dengan adanya individualisme maka orang tidak akan peduli dengan kehidupan bangsa.

g)      Terjadinya kesenjangan ekonomi sebagai akibat kekalahan berkompetisi dalam penguasaan teknologi.

h)     Negara-negara yang kuat ekonominya akan bersekongkol dalam rangka mencari keuntungan sebesar-besarnya. hal ini seringkali merugikan negara-negara miskin yang ketahanan ekonominya lemah.

i)        Timbulnya fanatisme, etnis, dan agama sebagai upaya untuk menunjukkan kehadirannya melalui berbagai forum dan organisasi.

j)       Makin menurunnya sumber daya alam yang vital seperti air, hutan, dan terjadinya pencemaran global.

k)     Keguncangan budaya, yaitu guncangan jiwa seseorang sebagai akibat belum adanya kesiapan menerima kebudayaan asing yang datangsecara tiba-tiba.

6.     Sikap Terhadap Pengaruh Globalisasi

No	Sisi Positif Globalisasi	Sisi Negatif Globalisasi
1	Liberalisasi barang , jasa dan komoditi lainnya memberikan peluang bagi Indonesia untuk ikut bersaing merebut pasar perdagangan luar negeri terutama hasilpertanian,tekstil dan baha tambang. Bidang jasa indonesia punya peluang untuk menarik wisatawan mancanegara untuk menikmati keindahan alam, budaya tradisional yang beraneka ragam.	-Arus masuk perdagangan luar negeri menyebabkan defisit perdagangan nasional. -Maraknya penyelundupan barang ke Indonesia. -Masuknya wisatawan ke Indonesia melunturkan nilai luhur bangsa.
2	Ada kecendrungan perusahaan asing memindahkan operasi produksi perusahaannya ke Negara-negara sedang  berkembang dengan tujuan keuntungan geografis (bahan baku, areal luas, tenaga kerja murah).  Indonesia  memiliki peluang untuk dipilih menjadi tempat baru perusahaan itu.	-perusahaan dalam negeri lebih tertarik bermitra perusahaan luar negeri.  Akibatnya industri dalam negeri sulit berkembang. -Terjadi kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. -Bila perusahaan asing tersebut nantinya pindah atau pulang kampung maka akan terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.
3	Kecendrungan global terbatasnya investasi langsung luar negeri akan memberipeluang bagi pasar modal Indonesia seperti BEJ (Bursa Efek Jakarta) untukmeningkatkan transaksinya tanpa saingan investor asing.	-Perkembangan perusahaan nasional mejadi lambat karena investasinya lebih banyak malalui bursa efek dari pada mendirikan perusahaan baru.
4	Peredaran uang secara langsung dan tanpa batas negara memiliki aspek positif, antara lain para pengusaha dapat melakukan transaksi tanpa batas ruang dan waktu, memberikan peluang bank Indonesia untuk berebut peluang jasa layanan kartu kredit,transferantar bank, ATM dll.	-Maraknya kejahatan pembobolan rekening bank melaui jaringan online. -Banyaknya pemalsuan  mata uang baik rupiah maupun asing.
5	Kebebasan gerak para pekerja yang semakin menggelobal memberikan kesempatan pekerja dari Indonesia  untuk memperoleh pekerjaan  di perusahaan asing baik di dalam negeri atau luar negeri.	-Maraknya pekerja illegal. -banyaknya pelanggaran HAM terhadap TKI di luar negeri.
6	Kecenderungan melemahnya kedaulatan Negara justru dapat dipakai sebagai alat uji empiris terhadap pemerintah RI sejauh mana pemerintah dapat melakukan lobi diplomatik untuk menyeimbangkan kekuatan dengan iplom luar dan maju.	-Gagalnya berbagai program pembangunan nasional karena pemerintah harus memenuhi tuntutan lembaga internasional atau pemilik modal dari luar negeri. -Maraknya demonstrasi yang berakhir rusuh.
7	Meski organisasi internasional seperti Bank Dunia, WTO, IMF menunjukkan kecendrungan sangat berkuasa dalam hubungan internasional, namun sisi positifnya adalah memberi  peluang pada menteri ekonomi dan keuangan dan perwakilan diluar negeri untuk melakukan lobi diplomatik untuk menemukan jalan keluar dalam penyelesaian persoalan ekonomi Indonesia.	-Melemahnya posisi tawar-menawar dalam proses dilomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia. -munculnya rasa ketidak adilan global yang berpengaruh pada sikap apatis dalam pergaulan Internasional.
8	Distribusi citra (image) dan informasi global terutama malalui media elektronik seperti TV, Video dan Internet memberikan sikap positif : 1) Menjadi sarana pendidikan  bagi orang Indonesia untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. 2) Memudahkan memperoleh barang-barang manufaktur berkat citra global.	-Munculnya sikap materialistis, gaya hidup konsumtif dan mentalitas instan. -Maraknya pornografi dan pornoaksi. -Melemahnya nilai luhur bangsa.
9	Globalisasi turisme internasional memberikan sumbangan positif seperti menambah lapangan kerja baru agen perjalanan, meningkatkan pendapatan hotel, transportasi,dll	-Maraknya penyelundupan obat terlarang. -Maraknya penyakit masyarakat seperti (prostitusi, perdagangan wanita,kawin kontrak). -Berkembangnya penyakit menular seperti HIV-AIDS, flu Babi.

7.     Implikasi Globalisasi

a)      Menghapus berbagai jenis subsidi untuk rakyat, sikap ini bukanlah arif dan bijak sebab hanya untuk kepentingan Negara-negara pemberi hutang.  Apalagi hal itu dilakukan dimana rakyat Indonesia sedang bergulat melawan krisis ekonomi.  Ironisnya Negara kreditur atau pemberi hutang memberikan subsidi besar-besaran terhadap rakyatnya dalam berbagai sector kehidupan padahal kondisi ekonomi rakyat dari negar G -8 sangat stabil.

b)     Meliberalisasi keuangan, kebijakan pemerintah yang meliberalisasi keuangan pada tahun 1997 ternyata telah mengakibatkan terpuruknya ekonomi Indonesia ke dasar yang paling dalam.  Liberalisasi ini adalah suatu kesepakatan untuk  menggunakan dolar Amerika sebagai nilai kurs Indonesia.  Awlanya nulai 1 dolar Rp 2.500,00 melonjak menjadi Rp 19.000,00, lonjakan ini jelas menguntungkan pemilik dolar dan disisi lain memperburuk kondisi ekonomi Indonesia.  Sebab melonjak nilai hutang luar negeri, harga barang inpor melonjak. Kita harus belajar dari Negara RRC yang tidak mengkurs atau meliberalisasi mata uangnya, walaupun mendapat tekanan dari Negara G-8 terutama Amerika Serikat.  RRC tidak terkena dampak krisis ekonomi tahun 1997 bahkan barang-barang dari RRC diminati pasar dunia yag sedang krisis karena harganya sangat murah sebab biaya produksinya murah Karena mata uangnya tidak dukurskan sehingga nilai tukarnya menjadi murah dalam perdagangan internasional.

c)      Meliberalisasi perbankan, kebijakan ini semakin memperparah perekonomian nasional.  Karena modal masyarakat dapat saja dimasukkan ke bank asing, sebab adanyakemudahan bank asing untuk beroperasi dan menawarkan suku bungan yang tinggi sehingga bank – bank nasional bersaing ketat, dan bank nasional sering dipakai sebagai pundi-pundi para pengusaha dan pejabat Negara untuk menarik keuntungan.  Akibatnya bank-bank nasional sering mengalami kerugian dan sering dibobol.  Oleh nsebab itu kerugian bank sering ditutup oleh BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang mencapai nilai triliunan rupiah.

d)     Melakukan Privatisasi BUMN, adalah kebijakan untuk menjual sebagian atau seluruhnya  saham BUMN kepada pihak swasta dengan alasan adanya korupsi dan salah pengelolaan terhadap BUMN tersebut, sehingga mengalami kerugian terus menerus, maka untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengadakan privatisasi atau menswatanisasikan BUMN tersebut.

e)      Perumus kebijakan di tingkat nasional, yaitu peningkatan srategi dan langkah-langkah operasional untuk menciptakan iklim yang menguntungkan dunia usaha,aparat, penegak hukum dll.

f)       Pelaku ekonomi, Daya saing makin banyak maka perlu untuk mempertahankan dan meningkatkan  pasar bagi hasil produksi nasional.

g)      Pemerintah,  dapat memainkan peran sebagai  fasilitator, bimbingan, kepada cendekiawan dan tenaga ahli untuk meningkatkan daya saing dalam kancah internasional.

h)     Bagi dunia Usaha, harus lebih jeli mempelajari peluang yang ada di pasar danmenigkatkan produksi dan daya saing perusahaannya.